Wakil II DPRD Banyuasin, kunjungan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel

Banyuasin, beritakitanews.com – Dalam rangka untuk menekan terjadinya tumpang tindih lahan di Kabupaten Banyuasin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Noor Ishmatuddin melakukan kunjungan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, Jum’at, (13/08/2021).

Dalam kunjungan tersebut wakil II DPRD Banyuasin, ini mengatakan bahwa maksud dan tujuan kunjungan ini yang pertama untuk melakukan koordinasi terkait perihal lahan dikarenakan saat ini masih banyak terjadi tumpang tindih lahan antara Perusahaan dan Masyarakat.

“Kami sebagai wakil rakyat terutama dari Kabupaten Banyuasin, ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu pengertian hutan, fungsi serta batasan- batasannya. Sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti antara hak dan kewajibannya sebagai masyarakat,”jelas Ismedtuddin.

Masih dikatakannya, selaintu dapat terjalinnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Masyarakat dan Perusahaan. Sehingga dapat bersinergi antara beberapa elemen baik Pemerintah, DPRD dan Masyarakat.

“Dengan adanya koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, ini kami banyak mendapatkan informasi tentang apa itu pengertian hutan produksi, hutan lindung, apa itu HTI dan lain sebagainya,”ungkapnya.

Kami sebagai wakil rakyat mendapatkan pemahaman dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel. Sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih lahan di Kabupaten Banyuasin.

“Seperti misalnya untuk peng klaim nan sertifikat sejenis SPH saja di Kabupaten Banyuasin sering terjadi, kami banyak mendapatkan laporan dari masyarakat tentang perihal tersebut sehingga kami nilai perlu melakukan kunjungan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel ini,”katanya.

Ismettuddin menambahkan, Tentunya dengan terjalinnya hubungan ini dapat bersinergi mengenai program apa yang akan kita lakukan ke depan.

Selain itu, Kabupaten Banyuasin sendiri banyak memiliki jenis hutan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Agrowisata dan lain sebagainya.

“Misalnya di Kabupaten Banyuasin, ini sendiri terdapat hutan mangrove terbesar di Provinsi Sumsel yang dapat dikembangkan menjadi Agrowisata seperti di tanjung carat ada sekitar kurang lebih 600 hektar lahan hutan mangrove,”bebernya.

Dikatakannya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kehutanan memang belum signifikan di Kabupaten Banyuasin, kita berharap dengan adanya koordinasi ini menjadi langkah awal ke depan untuk meningkatkan PAD bagi Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah Provinsi Sumsel.

Ketika disinggung mengenai adanya Karhutlah di Kabupaten Banyuasin dirinya mengatakan bahwa ketika ada titik api ( Hot spot) langsung cepat direspon oleh Babinsa dan Masyarakat sekitar sehingga diharapkan dapat menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin, jelasnya.

Politisi Gerindra ini menghimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah yang rentan terkena Karhutlah agar tidak membuka lahan perkebunan dengan cara di bakar apalagi pada musim kemarau ini sangat rentan sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan terutama daerah Banyuasin ini sendiri banyak memiliki hutan gambut yang mudah sekali terjadi kebakaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Ir. Pandji Thahjanto ketika dibincangi usai menerima kunjungan Pimpinan DPRD Banyuasin mengatakan bahwa dirinya menyambut baik kunjungan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, memang diakuinya persoalan yang sering terjadi adalah tumpang tindih lahan bukan hanya di Kabupaten Banyuasin saja akan tetapi masih banyak di Kabupaten lain terutama di Provinsi Sumsel.

“Dalam waktu dekat ini pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada untuk menekan terjadinya tumpang tindih lahan di Provinsi Sumsel sehingga Pemanfaatan hasil hutan benar benar untuk kesejahteraan masyarakat, Perusahaan dan Pemerintah,”tungkasnya.

Laporan : evi farlina