Tidak Ada Anggaran Dalam APBD dan PEN Banyuasin, Muhammad Nasir : Kapan Lagi Pemkab Banyuasin Pikirkan PDAM ?

Banyuasin, beritakitanews.com – Permasalahan tentang pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, khususnya di Kecamatan Talang Kelapa sampai saat ini masih belum terselesaikan.

Dari informasi yang berhasil, beberapa tempat di Kecamatan Talang Kelapa seperti Sukajadi, Tanah Mas dan Kenten kesulitan mendapatkan air bersih. PDAM yang sudah ada dikabarkan tindak sanggup memenuhi kebutuhan warga yang ada di Kecamatan tersebut.

Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Muhammad Nasir mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin mestinya mengalokasikan anggaran untuk pembenahan sistem tata kelola PDAM di Banyuasin.

“Pada saat kita baca dan pelajari APBD tahun 2021 yang sudah ditetapkan itu, penyertaan modal di PDAM itu tidak ada. Setelah dikonfirmasi pihak Perkimtan, ternyata memang tidak ada anggaran. Padahal Kalau kita mau repsonsif, mestinya tahun 2021 dengan adanya rancangan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 500 Miliar mestinya di alokasikan disitu,”Jelasnya.

Menurut Anggota DPRD dari fraksi Golkar ini, sudah seharusnya ada langkah dari Pemkab Banyuasin untuk memikirkan PDAM, sedangkan pada saat peminjaman dana PEN Rp 500 Miliar saja tidak dimasukkan. Sementara pinjaman itu, Pemkab Banyuasin berhutang dan harus dikembalikan.

“Kapan lagi Pemkab Banyuasin Memikirkan PDAM. Kalau kita Minjam harus dibalikkan dalam waktu cukup lama, taruh kata kita kembalikan dalam jangka waktu 5 tahun, dengan pembagian pertahun Rp 100 Miliar dan bunga 5 % artinya ada 125 M yang harus dikembalikan tahun 2023 ke atas,”paparnya.

“Tapi kalau PEN dikembalikan pada tahun 2022, artinya pinjaman dari Bank Sumsel Babel masih ada Rp 125 Miliar yg harus dikembalikan, ditambah PEN artinya ada sekitar Rp 240 Miliar yang harus dikembalikan, beban bunga dan Pokok,”imbuhnya.

Lanjut, Nasir, Kalau berbicara masalah PDAM yang ada saat ini, memang tidak memadai antara kemampuan mesin dan Pipanisasi terhadap jumlah penduduk yang ada. Solusinya memang dari pihak swasta dan Subsidisi dari jika terdapat tarif tinggi.

“Sudah ada informasi dari Perkimtan Sumsel, Solusi kita adakan kerja sama ke swasta, pihak swasta dari pihak ATS atau lainnya. kita minta agar terealisasi, jadi pihak swasta mengirimkan debit airnya kepada PDAM, dan PDAM menyalurkan kepada masyarakat dan menagih. PDAM kalau tarifnya tinggi, tinggal nanti dipikirkan untuk mensubsidinya,”tegasnya.

Sementara Pemkab Banyuasin diwakili Sekda Banyuasin, Senen Har, mengatakan mengenai alokasi anggaran PDAM tidak bisa memakai APBD murni karena memang membutuhkan biaya besar. Pemkab Banyuasin saat ini sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya meminta bantuan gubernur.

“Tidak ada pencoretan terhadap anggaran PDAM, kalau mau menyelesaikan di Talang Kelapa saja butuh dana sekitar Rp 125 Miliar. ini sedang di garap, bahwa PDAM Perumda ATS sebagai curah, kita membenahi distribusinya, sedang proses kerjasama dan sudah diusulkan bantuan Gubernur,”katanya.

Menurut Sekda, untuk wilayah Kenten Talang Saja membutuhkan Rp 60 Miliar. Pernah dicoba melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, ketika dianalisis, ternyata kita mampu. Dari kerjasama tersebut ternyata air yang dijual sebesar Rp 8 Ribu – 9 Ribu per meter kubik, sedangkan sekarang ini Rp 3 ribu saja masyarakat tidak mampu.

“Selama masa jabatannya, Bupati Banyuasin akan menyelasikan masalah PDAM. Penyelesaian ini membutuhkan dana yang tidak Kecil dan tidak bisa memakai dana APBD Murni, pemerintah baru mampu subsidi pembayaran listrik setiap bulan yang dikeluarkan PDAM,”tandasnya.

Laporan : evi farlina