Palembang, beritakitanews.com – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil I yang meliputi Wilayah ( Kecamatan IB I, IB II, Bukit Kecil , Gandus, SU I , SU II , Kertapati, Plaju dan Jakabaring ) kota Palembang menggelar reses tahap III di kantor Poltekkes Palembang di Jalan Kapten A. Rivai, Palembang, Selasa (17/10).
Hadir Dr. Hj. R. A Anita Noeringhati, S.H., M.H Ketua DPRD Sumsel/ Koordinator reses (F- Golkar), H. Chairul S Matdiah, S.H ( F- Demokrat) , Mgs. H. Syaiful Fadli, S.T., M.M. ( F-PKS) H. Kartak Sas ( F- PKB), Ir H Yudha Rinaldi (F- PDIP).
Direktur Poltekkes Palembang Muhamad Taswin, S.Si,Apt, MM, M.kes dan jajaran, Mahasiswa dan Mahasiswi Poltekkes Palembang.
Koordinator reses yang juga Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhari ketika diwawancarai usai menggelar Reses mengatakan bahwa Poltekes Palembang ini memiliki 7 Jurusan dan 17 Program Studi ( Prodi) dimana jurusan yang ada di sini dapat bermanfaat bagi masyarakat Sumsel karena banyaknya tenaga medis yang dilahirkan di Poltekes Palembang ini kompeten di bidangnya masing-masing.
Kemudian untuk masalah gaji para tenaga medis ini tidak muluk- muluk minta disamakan dengan UMR (Upah Minimum Regional).
Selain itu yang sangat kita hargai adalah di Poltekes Palembang ini masih adanya subsidi silang sebesar 20 persen baik beasiswa prestasi maupun untuk anak anak yang kurang mampu.
Lebih lanjut dikatakan oleh Politisi Golkar yang akan Hijrah mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI Dapil Sumsel I ini bahwa dirinya menilai keberadaan Poltekkes Palembang sangat penting dan harus di dukung.
“Apa yang disumbangkan Poltekes Palembang untuk Sumsel sudah sangat banyak,” katanya,
Dari hasil reses ini kita menyimpulkan bahwa pihaknya akan mengawal Direktur Poltekkes Palembang untuk meminta bantuan dari Kementrian PU PR dalam membangun asrama untuk mahasiswanya di Jalan Darmapala Palembang.
“ Jadi kami dari DPRD Sumsel akan mengawal langsung dari Poltekkes Palembang,” katanya.
menurutnya juga disampaikan dari pihak Poltekkes adanya program satu desa satu perawat maupun satu desa satu survilance untuk mendeteksi penyakit menular .
“ Sehingga ini kebijakannya harus dari pusat agar bisa kita teruskan kalau perlu kita akan bentuk dengan perda,” katanya.
Yang pastinya upaya kita dalam mencerdaskan anak bangsa mudah- mudahan dapat segera terwujud.
Sementara itu ditempat yang sama Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs. H. Syaiful Fadli, S.T., M.M mengatakan bahwa yang pertama adalah salah satu support untuk Pemerintah Provinsi Sumsel adalah memberikan formasi lulusan yang siap pakai dalam dunia kerja.
Kemudian kita akan mengupayakan adanya sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel. Terang Politisi PKS ini.
Direktur Poltekkes Palembang Muhamad Taswin, S.Si,Apt, MM, M.kes mengatakan selama ini Poltekkes Palembang ternyata masih belum begitu kenal.
Menurutnya Poltekkes Palembang adalah suatu perguruan tinggi lokasi milik Kementerian kesehatan yang berada pada direktorat jenderal tenaga kesehatan yang sudah berdiri sejak 22 tahun yang lalu tepatnya pada 16 April tahun 2001 .
Selama 2 dekade tersebut Poltekkes Palembang telah meluluskan lulusan yang cukup teh guna memenuhi kebutuhan SDM kesehatan di Sumatera Selatan khususnya dan kebutuhan nasional umumnya terutama memenuhi 6 dari 7 tenaga kesehatan yang dibutuhkan di Puskesmas ataupun di pelayanan kesehatan lainnya .
Dirinya sedang berusaha mengusulkan terkait pembangunan tower untuk asrama mahasiswa (Rusunawa) di Kementrian PU PR di Darmapala, di Bukit Besar.
“ Saya sudah usulkan melalui jalur menteri kesehatan dan sudah masuk dalam aplikasi tapi di menteri kami ini jatahnya cuma 10 sementara yang mengusulkan 38 Poltekkes dan kemarin waktu dengan menteri Poltekkes Palembang tidak menjadi prioritas, saya berpikir bagaimana kalau kita lewat jalur lain seperti DPRD Sumsel,” katanya. (*)
More Stories
PJ Gubernur Sumsel : RUPS Luar Biasa Untuk Mengisi Kekosongan Direksi
Kapolda Sumsel Sampaikan Capaian Kinerja Hingga Prestasi Polda Sumsel Sepanjang Tahun 2024
Asisten II Pemkot : Segel Belum Dibuka Karena Masih Ada Kekurangan Dokumen Yang Belum Dipenuhi