ROHIL, Beritakitanews.com –
Sebanyak 117 kepala keluarga masyarakat Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dari 28 Kepenghuluan mendapatkan bantuan rumah layak huni (RLH) dari pemerintah Provinsi Riau.
Dinas Perumahan dan Pemukiman Masyarakat (Perkim) memanggil 28 penghulu untuk melakukan sosialisasi bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau untuk perbaikan RLH Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2021, Rabu (8/9/2021) di Bagansiapiapi.
Sosialisasi itu, di buka langsung oleh Wakil Bupati Rohil H Sulaiman SS MH didampingi Kepala Dinas Perkimtan Zulfahmi ST MT.
Sulaiman mengungkapkan, anggaran pembangunan RLH tipe 36 tersebut disama ratakan oleh Pemprov Riau sebesar 70 juta masing-masing RLH dan wajib dikerjakan secara swakelola oleh oleh kelompok masyarakat.
Dengan adanya program ini, Sulaiman berharap agar Datuk Penghulu dapat mengawal program ini agar pembangunannya berjalan lancar supaya kedepannya Rokan Hilir bisa mendapat lebih banyak bantuan RLH lagi.
“Untuk teknisnya nanti dinas Perkim yang mengarahkannya. Kami harap Desember ini bisa selesai semua pembangunannya,” harap Wabup.
Sementara itu Kadis Perkimtan Zulfahmi menjelaskan diundangnya para Datuk penghulu dalam rangka sosialisasi pelaksanaan sekaligus bagaimana tata cara pembentukan Pokmas sebagaimana petunjuk teknis yang sudah disusun oleh dinas pekerjaan umum Provinsi Riau.
Untuk harga yang disama ratakan, Zulfahmi menjelaskan bahwa pihaknya sudah meminta agar dibedakan karena daerah pesisir Rohil tidak bisa disamakan harga material nya dengan daerah lain. Namun pihak Pemprov Riau untuk tahun ini belum tidak membedakan angka tersebut.
“Kita meminta nanti agar desa lain tidak membandingkan bentuk bangunan dengan desa lainnya, apalagi daerah pesisir pembangunan nya lebih mahal,” tandasnya.
Untuk diketahui, Bantuan RLH tersebut merupakan usulan dari anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir. Dan masyarakat penerima RLH telah ditentukan oleh Dinas PU Riau yang telah melakukan survey secara langsung.
Laporan : MHD Hamdani
More Stories
Diduga Gaji Honorer Terkendala, Morat Marit Keuangan Daerah Rohil di Pertanyakan
Roda Kepemerintahan Rohil Terancam Mandek, Kuat Dugaan Sendatan Ekonomi Daerah Berkepanjangan
Dugaan Adanya Sendatan Lelang, LPSE Rohil Kembali Di Sorot Publik